PDIP Menyoroti Politisasi Hukum dalam Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang hukum, Ronny Talapessy, menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan politisasi hukum yang mengiringi penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Kekhawatiran ini dipicu oleh bocornya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke media massa dalam kasus dugaan suap terkait Harun Masiku. Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai keadilan dan transparansi proses hukum di Indonesia.
Bocornya SPDP ke Publik
Ronny Talapessy menyebut bahwa kebocoran SPDP adalah indikasi adanya upaya politisasi hukum. Menurutnya, bocornya dokumen yang seharusnya bersifat rahasia itu mengarah pada pembentukan opini publik sebelum proses hukum berjalan secara objektif. Hal ini dinilai tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mencoreng integritas lembaga penegak hukum.
“Bagaimana mungkin sebuah dokumen yang menjadi dasar proses penyidikan dapat bocor ke media? Ini jelas bukan kebetulan dan harus diselidiki. Ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu,” ujar Ronny dalam pernyataannya.
PDIP Menyoroti Politisasi Hukum dalam Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto
Konteks Kasus Dugaan Suap Harun Masiku
Kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku telah menjadi perhatian publik sejak lama. Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan peran dalam pengaturan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif dari PDIP. Namun, keputusan ini dipertanyakan oleh sejumlah pihak, termasuk internal PDIP, yang menilai bahwa proses hukum yang berjalan tidak sepenuhnya objektif.
Menurut Ronny, PDIP selalu mendukung proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Namun, ia menekankan bahwa hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan atau mengganggu stabilitas partai politik tertentu.
Dugaan Politisasi Hukum
Ronny menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum dapat disalahgunakan untuk tujuan politik. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum yang berintegritas adalah fondasi penting bagi demokrasi. Jika hukum digunakan untuk kepentingan tertentu, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin tergerus.
“PDIP tidak akan tinggal diam menghadapi upaya-upaya yang mencoba mempolitisasi hukum. Kami akan memastikan bahwa kebenaran tetap tegak dan hukum dijalankan tanpa intervensi politik,” tegas Ronny.
Langkah PDIP dalam Menghadapi Situasi Ini
Sebagai langkah awal, PDIP meminta agar KPK mengusut tuntas kasus kebocoran SPDP ini. Menurut mereka, KPK harus bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti membocorkan dokumen tersebut, karena tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap asas kerahasiaan penyidikan.
Selain itu, PDIP akan memberikan bantuan hukum penuh kepada Hasto Kristiyanto untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bantuan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak tertentu.
Dampak Kebocoran SPDP terhadap Penegakan Hukum
Bocornya dokumen penting seperti SPDP memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Tidak hanya merusak reputasi lembaga penegak hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya trial by media, di mana opini publik dibentuk berdasarkan informasi yang belum tentu valid.
Pengamat hukum juga menyayangkan terjadinya kebocoran ini. Menurut mereka, seharusnya proses hukum yang sedang berlangsung dijalankan secara tertutup hingga ada keputusan resmi yang diumumkan. Dengan begitu, asas praduga tak bersalah dapat tetap terjaga.
Harapan untuk Penegakan Hukum yang Berkeadilan
PDIP berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Penegakan hukum yang berintegritas harus menjadi prioritas, tanpa ada intervensi politik atau upaya untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, lembaga penegak hukum seperti KPK diharapkan dapat memperbaiki sistem internalnya untuk mencegah terulangnya kebocoran dokumen yang dapat merusak proses hukum.
Dengan adanya perhatian publik yang besar terhadap kasus ini, PDIP mengajak semua pihak untuk mengawal proses hukum yang berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Hasto Kristiyanto, melalui kuasa hukumnya, juga telah menyatakan akan mengikuti proses hukum yang ada, sambil tetap mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara.
Kesimpulan
Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto ini menjadi ujian besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Bocornya SPDP ke media menunjukkan adanya celah yang harus segera diperbaiki agar proses hukum tetap dapat berjalan dengan baik. Di tengah dugaan politisasi hukum yang mengemuka, PDIP menegaskan komitmennya untuk mengawal keadilan, tidak hanya bagi kadernya, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara luas.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, PDIP berharap kasus ini dapat diselesaikan secara adil tanpa campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu.